Oleh: Redaksi
“Darah itu merah, Jenderal!” Sebuah ungkapan yang mungkin pantas menggambarkan betapa mengejutkannya perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, beserta sejumlah pejabat negara dan tokoh lainnya. Terlebih, ketika perkara ini menyeret nama-nama besar di lingkungan kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Sebuah perkara yang bukan hanya menyentuh persoalan hukum, tetapi juga membuka ruang pertanyaan besar tentang hubungan kekuasaan, loyalitas, dan kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi di balik penggunaan instrumen negara.
Dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah tentu bukan persoalan sederhana. Apalagi jika benar salah satu sasarannya adalah Presiden Republik Indonesia. Penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen penegakan hukum yang penggunaannya harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Ketika kewenangan tersebut diduga disalahgunakan, persoalannya berubah menjadi ancaman terhadap keamanan negara, perlindungan privasi, serta prinsip demokrasi. Pertanyaan mendasarnya adalah: untuk kepentingan siapa informasi itu dikumpulkan, siapa yang memerintahkan, dan siapa yang kemudian memperoleh manfaat dari informasi tersebut?
Di sinilah persoalan menjadi semakin menarik untuk dicermati. Mantan Kapolri bukanlah figur biasa dalam peta kekuasaan Indonesia. Selama menjabat, seorang Kapolri memiliki akses terhadap informasi strategis, jaringan kelembagaan, serta berbagai instrumen keamanan negara. Ketika kemudian muncul perkara yang menyeret nama mantan orang nomor satu di tubuh Polri tersebut, publik tentu berhak mempertanyakan apakah persoalan ini sebatas dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh individu atau ada persoalan kelembagaan yang lebih luas. Namun, perlu ditegaskan bahwa jabatan dan kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan bukanlah bukti keterlibatan dalam suatu tindak pidana.
Dalam dinamika politik Indonesia, pergantian pemerintahan tidak selalu serta-merta menghilangkan seluruh pengaruh dan jejaring kekuasaan dari periode sebelumnya. Hubungan antartokoh, kepentingan politik, serta jaringan birokrasi dapat tetap berjalan meskipun kepemimpinan telah berganti. Karena itu, kasus ini tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai bagaimana loyalitas dan koordinasi di dalam pemerintahan Presiden Prabowo berlangsung. Apakah ada persoalan komunikasi antarlembaga? Apakah terdapat penyalahgunaan akses terhadap informasi strategis? Ataukah ada kepentingan tertentu yang berusaha memanfaatkan perangkat negara? Semua itu layak ditelusuri, tetapi tidak boleh dijadikan kesimpulan sebelum ditemukan bukti yang sah.
Dampaknya pun tidak kecil. Bagi Presiden Prabowo, dugaan penyadapan menyentuh langsung aspek keamanan dan kewibawaan kepresidenan. Bagi Polri, perkara ini menjadi ujian besar terhadap integritas dan kemampuan institusi dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk ketika pihak yang diperiksa berasal dari kalangan internal sendiri. Sementara bagi masyarakat, kasus ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar: jika komunikasi pejabat tinggi negara saja diduga dapat disadap secara ilegal, bagaimana jaminan perlindungan terhadap komunikasi dan privasi rakyat biasa?
Karena itu, penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada penetapan sejumlah tersangka. Publik berhak mengetahui siapa yang memiliki inisiatif, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa yang mengakses hasilnya, untuk tujuan apa informasi tersebut digunakan, dan apakah ada pihak lain yang terlibat. Jika ditemukan keterlibatan aktor politik, pejabat pemerintahan, maupun pihak swasta, semuanya harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai kasus ini hanya menjadi pertarungan nama besar, sementara substansi persoalan justru tidak pernah terungkap.
Namun demikian, kita juga harus menjaga akal sehat dan tidak terjebak dalam penghakiman. Status tersangka bukanlah vonis bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil. Jangan sampai penegakan hukum berubah menjadi instrumen untuk membersihkan lawan politik, sebagaimana jangan pula jabatan dan kekuasaan dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo sekaligus ujian bagi demokrasi Indonesia. Apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan, atau justru kembali tunduk pada kekuatan dan pengaruh orang-orang tertentu?
Darah itu merah, Jenderal! Pangkat boleh tinggi, jabatan boleh strategis, pengaruh boleh besar, tetapi tidak seorang pun boleh berada di atas hukum. Jika terbukti bersalah, proseslah sesuai hukum. Jika tidak terbukti, pulihkan hak dan nama baiknya. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar nama seorang mantan Kapolri atau reputasi sebuah institusi, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Jangan sampai Indonesia hanya terlihat sebagai negara yang kuat dalam kekuasaan, tetapi lemah dalam keadilan. Sebab, pada akhirnya, bukan siapa yang paling dekat dengan Istana yang menentukan kebenaran, melainkan siapa yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum dan konstitusi.
